seminar pajak pp 46PP Nomor 46 Tahun 2013 mengatur PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yg memiliki peredaran bruto tertentu – memberikan insentif berupa kemudahan dan kesederhanaan penghitungan pajak. Secara tidak langsung, Subyek  Pajak yang disasar PP No. 46 Tahun 2013 adalah UMKM. Demikian yang disampaikan Bayari,SP.,M.Tax.,M.H. (Kepala KPP Pratama Semarang) dalam seminar “Pelaksanaan PP 46/2003 dan Respon dari  Wajib Pajak UMKM” yang diselenggarakan atas kerjasama Kantor Pajak PJP Semarang, Tax Center FE Unissula dan Program  Studi Diploma Tiga (D3) Akuntansi  (4/12/13) di Aula FE. Pada seminar ini diikuti semua mahasiswa D3 dan mahasiswa S1 semester 3. selain menghadirkan pembicara dari Kantor Pajak juga hadir wakil dari wajib pajak UMKM yaitu H. Misbakhul Arrezqi, SE, MM

Maksud PP No. 46/2013

  • Kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;
  • Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;
  • Mengedukasi masyarakat untuk transparansi;
  • Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara

Tujuan PP No 46 Th. 2013 adalah Penerimaan pajak meningkat  sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat

Hasil yang diharapkan

  • Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
  • Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat
  • Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan

Dasar Hukum PP Nomor 46 Tahun 2013

1. Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh

“Atas penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai PPh yang bersifat final yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”

2. Pasal 17 ayat (7) UU PPh

“Dengan PP dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final, dimana tarif final tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi PPh OP dan berdasar pertimbangan kesederhanaan, keadilan dan perluasan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak”

Objek Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

“ Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 M dalam 1 Tahun Pajak “

***

Peredaran bruto tersebut merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang. Usaha meliputi toko, kios, los pakaian, pedagang keliling, bengkel dan sejenisnya.

KECUALI

Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas

Subjek Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

“ Orang pribadi dan badan usaha yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 M dalam 1 Tahun Pajak “

KECUALI

WP OP yang melakukan kegiatan usaha menggunakan sarana prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik menetap maupun tidak dan menggunakan sebagian/seluruh tempat umum.

WP Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebih Rp 4,8 M

 

Leave a reply