Sejak diberlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disertai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa memiliki kewenangan sebagai daerah otonom. Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus pemerintahan sendiri, termasuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan. Pengelolaan keuangan Desa kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dananya bersumber dari APBN dan sumber lainya. Desa yang tidak terbiasa dengan system keuangan Negara dikhawatirkan belum siap melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik. Untuk itu diperlukan sosialisasi atau penyuluhan kepada kepala desa, aparat desa dalam pencegahan Fraud dana Desa.

Oleh karena itu, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unissula mengadakan workshop “Strategi Pencegahan Fraud Dana Desa” yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa dalam sistem pengelolaan keuangan desa yang bebas dari fraud / korupsi. Kegiatan tersebut diadakan pada hari Rabu, 15 Februari 2017 yang bertempat di Aula Fakultas Ekonomi Unissula dan diikuti oleh 150 peserta dari berbagai pihak, yaitu perangkat desa, pihak auditor, pihak dari PEMDA, dll, dengan pembicara Drs. Tarmizi Achmad, MBA, Ph.D, Ak, CA, CPA (Ketua IAI Jawa Tengah) dan Yuli Kurnianto, Ak, MM, CA (Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemda 2 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah).

Bapak Tarmizi menyampaikan tentang potensi masalah dalam pengelolaan dana desa yang disebabkan oleh belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis dalam pengelolaan keuangan desa, adanya tumpang tindih kewenangan, formula pembagian Dana Desa dalam Perpres 36/2015 mengacu pada aturan yang belum ditetapkan dan hanya didasarkan pada aspek pemerataan, Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 kurang berkeadilan dan Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien. Adapun potensi masalah dalam SDM dapat berupa kolusi dengan pemasok atau menjadi pemasok barang yang digunakan untuk membangun desa dan menaikan harga barang tersebut (mark-up) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain serta ikut serta mengelola dan mengambil dana dari keuangan desa untuk keperluan pribadi termasuk kepentingan politik tertentu.

Untuk mencegah terjadinya fraud yang disampaikan oleh Bapak Tarmizi, maka strategi pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa disampaikan oleh Bapak Yuli Kurnianto. Beliau menyampaikan bahwa untuk mencegah terjadinya fraud di Desa maka pemerintah desa harus membangun SPI (Sistem Pengendalian Internal di Desa) meliputi :

1. Soft Control

  • Penegakan integritas dan nilai etika Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Non Perangkat Desa.
  • Adanya kepemimpinan yang kondusif dan keteladanan di Desa
  • Pengawasan oleh masyarakat di Desa

2. Hard Control

  • Adanya peraturan dan kebijakan
  • Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)
  • Penggunaan sistem aplikasi yang membantu desa dalam berakuntabilitas, mamatuhi peraturan perundang – undangan, dan pengamanan pencatatan aset desa.

Untuk membangun control dalam aplikasi SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa) maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu :

  • Sumber-sumber penerimaan desa dan penggunaannya wajib direncanakan dalam APBDes.
  • Untuk memudahkan laporan penggunaan per jenis penerimaan desa, APBDes telah dapat memerinci rencana penggunaan anggaran per jenis penerimaan desa.
  • Rencana penggunaan anggaran (yg wujudnya rencana anggaran biaya = RAB) untuk dapat dilaksanakan harus ditandatangani oleh PPTKD dan Sekdes serta disetujui Kades.
  • Bendahara dapat mengeluarkan uang setelah bukti pengeluaran diparaf Sekdes dan disetujui Kades
  • Untuk memudahkan proses penatausahaan, aplikasi Siskeudes menyediakan BKU dan Buku-buku Pembantu (spt buku pembantu Bank, Pajak dll)
  • Laporan yang dihasilkan Siskeudes dapat memenuhi semua kebutuhan desa a.l Laporan Realisasi APBDes dan Laporan Kekayaan Milik Desa/Neraca (baik dlm bentuk ringkas maupun terinci, Bulanan/Semesteran maupun Tahunan),
  • Pengeluaran yg tdk dianggarkan dpt direalisasikan melalui APBDes Perubahan. Apabila tdk tertampung di APBDes Perubahan dapat dilakukan melalui Perdes setelah dilaporkan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
  • Semua realisasi Belanja Modal untuk Penambahan Aset Desa, secara otomatis (by system) menambah Kekayaan Milik Desa dalam Laporan Kekayaan Milik Desa/Neraca.
  • Semua laporan yang dihasilkan Siskeudes dapat diexport/dicetak dalam bentuk Excell, Pdf, Word dll.
Leave a reply